Ekonomi

Jokowi Akan Terbitkan Tiga Peraturan Baru Untuk Dukung Industri Sawit

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan tiga peraturan baru untuk dapat mendukung perkembangan industri sawit nasional pada tahun ini. Peraturan baru tersebut menyangkut rencana aksi sawit berlanjutan, standard produk bertajuk Indonesian Sustainable Palm Oil System hingga riset perkebunan nusantara.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud. Dirinya menyampaikan hal tersebut ketika konferensi tahunan sawit yang bertajuk Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali.

“Sekarang rancangan aturannya sudah ada di meja presiden. Semuanya ada tiga. Belum terbit tapi sudah final tinggal menunggu presiden memutuskan,” kata Musdalifah.

Jokowi Akan Terbitkan Tiga Peraturan Baru Untuk Dukung Industri Sawit

Dirinya menerangkan bahwa ketiga aturan tersebut dibuat untuk melindungi industri sawti nasional dari tantangan yang kompleks. Mulai dari kampanye negatif Uni Eropa hingga pemenuhan kebutuhan global.

Jika dirinci, aturan pertama akna berbentuk instruksi presiden terkait Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Beleid ini akan berisi mengenai kebijakan penggunaan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola industri.

Beleid ini juga akan berisi beberapa ketentuan pengembangan industri sawit berkelanjutan pada masing-masing pihak yang terlibat dana industri ini serta kebijakan di tiap level pemerintah dari pusat hingga daerah.

Berikutnya adalah berisi ketentuan koordinasi antara lembaga. Tidak ketinggalan bahwa juga menyangkut perlindungan dan penegakan hukum pada sektor kelapa sawit.

“Rencana aksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak bahwa industri sawti nasional dibangun secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami yakinkan bahwa kelapa sawit itu tidak ditanam di hutan dan tidak merusak lingkungan,” jelasnya.

Aturan kedua ada berbentuk peraturan presiden terkait ISPO. Peraturan ini akan memperkuat pelaksanaan ISPO yang tengah berjalan saat ini. Dirinya mengatakan bahwa penguatan aturan ISPO ini menyangkut beberapa hal seperti penunjukkan badan atau lembaga independen dalam rangka pelaksanaan ISPO.

Hal ini merujuk pada standard pelaksanaan yang dilakukan oleh negara produsen sawit lainnya yaitu Malaysia yang telah memiliki lembaga tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan ISPO ini masih berada di bawha Kementerian Pertanian dengan koordinasi bersama Kemenko Perekonomian. Padahal, industri ini berkaitan dengan kementerian lainnya seperti Kementerian KLHK dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Nantinya tata kelola ISPO akan diterbitkan oleh auditor independen yang profesional dan berstandard internasional sehingga bukan di pemerintah lagi. Nantinya yang menerbitkan adalah Badan Standardisasi Nasional,” jelasnya.

Terakhir adalah beleid yang mengatur mengenai perluasan ISPO hingga ke tangan apda petani sawit rakyat. Pemerintah ingin ISPO tidak hanya menyasar para pengusaha besar akan tetapi juga para petani sehingga mutu produk dapat terjamin sejak berada di hulu industri.

Walaupun begitu, dirinya memastikan bahwa pelaksanaan ISPO di kalangan petani ini akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

“Jangan berpikir bahwa pemerintah dapat mewajibkan ISPO ke kerema semua dalam waktu satu atau dua tahun. Kami tidak paksa petani tetapi kami bantu mereka utnuk dapat comply,” jelasnya.

Aturan ketiga berupa peraturan pemerintah terakit riset perkebunan nusantara. Regulasi ini akan mengatur mengenai pembentukan program riset di anak usaha PTPN III.

“Ini dalam rangka memperkuat riset dan penyediaan bibit benih unggul kelapa sawit kedepannya,” jelasnya.